Bambang Heriyanto: Pemberantasan Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Kepastian Hukum bagi Kepala Desa
JAKARTA 19/11/2027– Terbitnya Undang-Undang Perampasan Aset menjadi momentum penting bagi organisasi pemerintahan desa di seluruh Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Namun demikian, pengesahan regulasi tersebut juga perlu diikuti dengan langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepala desa yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Bambang Heriyanto, Wakil Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, yang menilai bahwa implementasi Undang-Undang Perampasan Aset harus memperhatikan karakteristik pemerintahan desa serta kedudukan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurut Bambang, organisasi kepala desa seperti APDESI Merah Putih, APDESI, PAPDESI, AKSI, dan organisasi pemerintahan desa lainnya perlu membangun komunikasi dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif kepada pemerintah dan DPR RI.
“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya negara memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, negara juga harus memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepala desa yang memperoleh kekayaan secara sah,” ujar Bambang Heriyanto.
Ia menegaskan bahwa jangan sampai ketidakjelasan aturan pelaksanaan justru menimbulkan ketakutan di kalangan kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Kepala desa harus berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat, sepanjang keputusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Tiga Agenda Strategis yang Perlu Diperjuangkan
Bambang Heriyanto menyampaikan setidaknya ada tiga agenda penting yang perlu menjadi perhatian bersama organisasi kepala desa di seluruh Indonesia.
Pertama, mendorong penerbitan peraturan pelaksanaan yang memberikan kepastian hukum bagi kepala desa.
Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan turunan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki rumusan yang jelas, tidak multitafsir, serta memberikan batasan yang tegas mengenai objek perampasan aset, mekanisme penelusuran, pembuktian, dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.
Kedua, meminta pedoman khusus mengenai pemisahan aset pribadi, aset keluarga, aset desa, dan aset hasil penyertaan modal desa.
Menurutnya, persoalan ini sangat penting karena dalam praktik pemerintahan desa terdapat berbagai bentuk kepemilikan dan pengelolaan kekayaan yang harus dibedakan secara administratif maupun hukum.
Aset pribadi kepala desa, harta warisan, hibah, hasil usaha keluarga, aset milik desa, serta kekayaan yang berasal dari penyertaan modal desa kepada BUMDes tidak boleh dicampuradukkan dalam penilaian hukum.
Harus ada mekanisme yang objektif untuk menelusuri asal-usul kekayaan dan membuktikan apakah suatu aset benar-benar berkaitan dengan tindak pidana atau merupakan hasil perolehan yang sah.
Ketiga, mendorong sosialisasi nasional bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai batas kewenangan, tanggung jawab pengelolaan anggaran, mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa, serta hak dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
Sosialisasi tersebut perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, serta organisasi-organisasi kepala desa.
Jangan Sampai Kepala Desa Takut Membangun Desa
Lebih lanjut, Bambang menilai bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Mereka mengelola berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur desa, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan BUMDes, hingga berbagai program pemerintah pusat.
Karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap penyelenggara pemerintahan desa yang bekerja sesuai ketentuan.
“Kami ingin kepala desa semakin profesional, semakin transparan, dan semakin bertanggung jawab. Tetapi jangan sampai ketidakjelasan regulasi membuat kepala desa takut mengambil keputusan yang justru dibutuhkan masyarakat. Pemberantasan korupsi harus tegas, tetapi jangan sampai hak-hak masyarakat dan kepala desa yang bekerja secara benar terabaikan,” tegasnya.
Bambang juga mengajak seluruh organisasi kepala desa untuk tidak melihat lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan desa sekaligus memperjuangkan regulasi yang adil dan memberikan kepastian hukum.
Mendorong Dialog Nasional dengan Pemerintah dan DPR RI
Sebagai tindak lanjut, DPP APDESI Merah Putih mendorong agar organisasi-organisasi pemerintahan desa dapat membangun forum dialog nasional bersama pemerintah dan DPR RI guna membahas dampak penerapan Undang-Undang Perampasan Aset terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan, pedoman teknis, serta langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh kepala desa di Indonesia.
Bambang Heriyanto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa desa membutuhkan kepastian hukum untuk terus bergerak membangun Indonesia.
“Tujuan kita sama, yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, kuat, dan berintegritas. Jangan ada ruang bagi korupsi, tetapi jangan pula ada ketidakadilan bagi kepala desa yang bekerja dengan benar. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum agar pembangunan desa tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa semakin kuat.”
Bambang Heriyanto
Wakil Ketua Umum
DPP APDESI MERAH PUTIH






