NLPA JAWA TENGAH SOROT KERAS DUGAAN INTIMIDASI TERHADAP KEPALA DESA DI PATI: KEPALA DESA HARUS DILINDUNGI, BUKAN DITEKAN

SEMARANG, 20 NOVEMBER 2026 – Non Litigation Peacemaker Association (NLPA) Jawa Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus sikap tegas atas peristiwa meninggalnya Suparjo, Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, yang meninggal dunia setelah terjadi ketegangan dalam forum mediasi persoalan warga di kantor desa pada Rabu (18/11/2026).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena forum yang semestinya menjadi ruang musyawarah dan penyelesaian persoalan masyarakat justru diwarnai dugaan tindakan intimidasi, bentakan, serta tindakan fisik terhadap kepala desa yang sedang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Koordinator NLPA Jawa Tengah, Andi Kristiyanto, SE, SH, MH, NLP, menyampaikan bahwa peristiwa ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga legislatif.

Menurut Andi, kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa sering kali harus menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, hingga konflik antarwarga yang membutuhkan pendekatan musyawarah dan mediasi.

“Jangan sampai kepala desa yang memiliki niat baik membantu menyelesaikan persoalan masyarakat justru menjadi sasaran intimidasi, tekanan, bahkan tindakan kekerasan. Kantor desa adalah tempat pelayanan dan musyawarah, bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan atau melakukan tekanan terhadap orang lain,” tegas Andi.

NLPA Minta Peristiwa Diusut Secara Transparan

NLPA Jawa Tengah menilai bahwa seluruh rangkaian peristiwa di Desa Sukoharjo harus diungkap secara menyeluruh. Aparat penegak hukum diminta tidak hanya memeriksa peristiwa yang terjadi di lokasi, tetapi juga mendalami keterangan para saksi, rekaman CCTV, serta bukti lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Andi menegaskan bahwa penyebab medis kematian almarhum harus dipastikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan intimidasi dan tindakan fisik yang muncul dalam pemberitaan juga harus ditelusuri berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi.

“Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya sebagai peristiwa biasa. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan tertentu,” lanjutnya.

Lima Sikap Tegas NLPA Jawa Tengah

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap perlindungan masyarakat serta penyelenggara pemerintahan desa, NLPA Jawa Tengah menyampaikan lima sikap:

1. Menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum Suparjo, Kepala Desa Sukoharjo, Kabupaten Pati.
2. Mengecam segala bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, maupun tindakan kekerasan terhadap kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara objektif, transparan, dan profesional seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo.
4. Mendorong Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan kode etik yang berlaku apabila terdapat dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPRD.
5. Meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum serta keamanan bagi kepala desa ketika menjalankan fungsi pelayanan, fasilitasi musyawarah, dan mediasi persoalan masyarakat.

Kepala Desa Bukan Sasaran Intimidasi

Andi Kristiyanto menambahkan bahwa peristiwa di Pati harus menjadi momentum evaluasi bersama mengenai perlindungan terhadap kepala desa di seluruh Indonesia.

Menurutnya, kepala desa tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan sendirian ketika berupaya menyelesaikan persoalan masyarakat. Setiap pihak harus menghormati kedudukan, kewenangan, serta martabat kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.

NLPA Jawa Tengah juga mengajak seluruh kepala desa, organisasi pemerintahan desa, serta masyarakat untuk tetap mengedepankan persatuan, musyawarah, dan supremasi hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan.

“Solidaritas terhadap almarhum bukan berarti kita mendahului proses hukum. Justru kita ingin memastikan bahwa kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan, dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Jabatan bukan alasan untuk mengintimidasi siapa pun,” tegas Andi.

NLPA Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian konflik secara damai, perlindungan terhadap para mediator, serta penghormatan terhadap martabat setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Desa adalah pelayan masyarakat, bukan sasaran intimidasi. Kantor Desa adalah tempat musyawarah, bukan tempat untuk melakukan tekanan dan kekerasan.

 

ANDI KRISTIYANTO, SE, SH, MH, NLP
Koordinator NLPA Jawa Tengah
Non Litigation Peacemaker Association

Pos terkait