Oleh: Syafrudin Budiman, SIP
Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia/Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG)
Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2026 lalu mencatat Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 meningkat tumbuh 5,61 persen. Pertumbuhan ini mencapai angka Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun.
Pertumbuhan ini mencapai angka Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (Y-on-Y).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Penulis menilai dan memberikan apresiasi atas hasil positif Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebesar 5,61 Persen (Y-on-Y).
Penulis juga menilai kenaikan ini menjadi bukti Visi-Misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran makin nyata.
Berbeda dengan penulis Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menegaskan, pemerintah harus bisa memastikan mesin pertumbuhan tetap terjaga pascakuartal 1-2026. Yusuf mengaku tantangan pemerintah ke depan adalah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan pada sektor swasta.
“Untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting,” kata dia di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Dia menilai pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2026 ini karena masifnya belanja yang dilakukan pemerintah. Yusuf mengaku, lonjakan belanja pemerintah di dilakukan untuk menjaga momentum ekonomi supaya tak melambat di awal tahun.
Dia mengatakan, pemerintah telah melihat tekanan ekonomi global mulai terasa pasar domestik. Bahkan ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan.
“Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun,” ucap Yusuf.
Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut Yusuf, lonjakan belanja ini ditopang momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.
Hal ini berarti pemerintah sedang mengambil peran besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total belanja. Efek dari keputusan tersebut terasa ke konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman.
“Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara,” beber Yusuf.
Menurut dia, jika belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi saat ini. Kendati demikian, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga agar ruang fiskal tak terlalu longgar, mengingat defisit APBN di awal tahun sudah cukup berat.
Selain itu, menimbang efek stimulus THR dan momentum Lebaran yang sifatnya sementara, dia berpendapat tantangan sesungguhnya justru mulai terlihat pasca kuartal I 2026.
Kritik Yusuf Rendy Manilet selaku pegamat ekonomi lebih beresensi pujian dan dukungan atas akselerasi upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2026 ini. Selain itu Yusuf malah membenarkan strategi problem solving pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Baik berupa stimulus kosumsi masyarakat, penyerapan APBN secara maksimal, penetrasi dan akselerasi pemerintah dalam mengambil peran di momen awal tahun dan momen lebaran.
Kata penulis, Yusuf malah memuji bahwa terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan-lonjakan belanja di momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan masif, malah dijadikan bukti dasar petumbuhan ekonomi.
Sementara itu Ekonom Indef, Didik J. Rachbini, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir. Dimana dinilai menjadi tantangan serius. Tingginya konsumsi domestik belum cukup untuk membawa ekonomi nasional melompat ke level yang lebih tinggi.
Kata Didik, menilai saat ini kebijakan ekonomi nasional dipandang masih terjebak pada orientasi ke dalam (inward looking), yang justru membatasi ruang gerak sektor industri untuk berkembang lebih optimal. Didiek juga menilai bahwa pola pikir ekonomi nasional saat ini perlu diubah untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga seperti Vietnam.
Menurut Didik, Indonesia perlu kembali ke orientasi luar (outward looking) guna memacu kinerja ekspor.
“Jika visi dan orientasi ekonomi seperti ini terus dijalankan oleh pemerintah, maka jangan harap ekonomi akan tumbuh tinggi. Tidak hanya pemerintah, sektor swasta dan BUMN juga mundur ke belakang menjadi inward looking,” kata Didik di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).
Kecenderungan ini, kata Didik, berdampak pada kualitas investasi yang masuk ke tanah air. Investasi yang masuk saat ini cenderung didominasi oleh sektor yang memiliki nilai tambah rendah, seperti jasa konsultasi, restoran, dan industri ekstraktif. Akibatnya, transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak berjalan optimal.
Kondisi ini diperburuk dengan kinerja ekspor Indonesia yang masih kalah dibandingkan Vietnam, yang nilai perdagangan internasionalnya telah mencapai USD1.000 miliar
Didik menambahkan, tanpa perbaikan pada kinerja ekspor, Indonesia akan sulit keluar dari tren pertumbuhan saat ini. Dia menekankan perlunya kebijakan yang mampu mendorong industri manufaktur agar lebih berdaya saing di pasar global.
“Selama kinerja ekspor dan investasi asing tersendat, maka jangan diharapkan kita lepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” ujar Didik.
Dia menyarankan agar pemerintah segera membenahi kebijakan ekonomi agar lebih berorientasi pada daya saing internasional. Langkah ini dipandang sebagai syarat jika Indonesia ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
“Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal untuk mendorong pertumbuhan industri yang tinggi,” ujar Didik.
Penyataan Didik tentang pertumbuhan yang masih berkutat kisaran 5 persen dinilai menjadi tantangan serius. Padahal pemerintahan Prabowo-Gibran sudah melakukan upaya-upaya maksimal yang akhrinya tumbuh dari 5,39 persen ke 5,61 persen.
Kata penulis, hal inilah yang menjadi bukti kerja keras pemrintahan Prabowo-Gibran meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dibuktikan Kwartal ke IV 2025 tumbub 5,39 persen dan Triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen terus tumbuh dan diproyeksi penulis, kedepan akan terus meningkat di atas 6 persen.
Bahwa Indonesia perlu kembali ke orientasi luar (outward looking), guna memacu kinerja ekspor dan tidak mundur menjadi inwart looking sepuhnya benar. Sebab pemerintahan Prabowo-Gibran terus berupaya melakukan hilirisasi diberbagai sektor ekonomi, yang mana perdagangan ekspor lebih diutamakan barang jadi daripada barang mentah.
Kata penulis soal kritikan Didik bahwa pemerintah mendorong industri manufaktur agar lebih berdaya saing di pasar global. Hal itu malah sudah dan masih dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Saat ini sektor ekspor manufaktur Indonesia didominasi oleh produk olahan logam, mesin, dan kendaraan. Yang mana angka nilai ekspor produk olahan menyumbang sebagian besar total ekspor nasional. Industri ini terus menjadi motor penggerak ekonomi, meski saat ini tengah menghadapi tantangan biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Pertumbuhan Ekonomi Dari Sudut Pandang Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I di 2026 yang sebesar 5,61% itu ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, seiring terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 2,94%.
“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” ujar Purbaya dilansir Swa.id di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Selain konsumsi rumah tangga, investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79% terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26%. Menkeu menjelaskan pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
Menurutnya, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.
Pemerintah terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat. Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.
Penulis menilai semua peryataan Purbaya ini adalah optimisme agar pertumhuhan ekonomi Indonesia terus melaju cepat melewati kutukan 5 persen. Purbaya memiliki dasar-dasar teori dan langkah strategis dalam penguatan ekonomi Indonesia secara menyeluruh dari Sumatera sampai Papua.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61 Persen adalah Langka Awal
Pada 5 Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menjadi sorotan publik di mana nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 adalah 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dilansir Kompas.com (6 Mei 2026), angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir di mana BPS mencatat pertumbuhan ekonomi RI di Triwulan-I 2013 sebesar 6,03 persen.
Baiknya, angka tersebut melampaui proyeksi berbagai lembaga internasional dan menempatkan Indonesia di atas sebagian besar negara G20 dalam hal laju pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, di balik kecemerlangan angka pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah indikator keuangan memberikan sinyal yang perlu dibaca secara hati-hati. Misalnya, nilai tukar Rupiah melemah ke kisaran Rp17.346 per dolar AS pada akhir April 2026, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan sekitar 19,55 persen secara year-to-date.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih ada ketidakselarasan antara kepercayaan pasar keuangan dengan kekuatan ekonomi riil.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen yoy pada Triwulan I-2026 dapat dikatakan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 4,87 persen. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 bernilai Rp3.447,7 triliun.
Pertumbuhan ekonomi kali ini ditopang oleh beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan. Misalnya, Konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 2,94 persen. Adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 H beberapa waktu lalu secara signifikan mendorong belanja masyarakat, di mana perjalanan wisatawan nusantara juga tumbuh 13,14 persen, serta penumpang angkutan darat meningkat hingga 20,20 persen.
Di sisi pemerintah, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun (21,2% APBN), dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp55,3 triliun APBN dan menjangkau 61,8 juta penerima di seluruh Indonesia pada akhir Maret 2026 berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Kompas.tv, 6 Mei 2026; kemenkeu.go.id, 5 Mei 2026).
Landasan Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.
Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.
Pertumbuhan ekonomi (economic growth) juga didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat menjadi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di dalam suatu wilayah seperti pertambahan jumlah dan produksi barang-barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, perkembangan barang manufaktur, dan sebagainya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.
Menurut penulis dari teori pertumbuhan ekonomi di atas kita bisa belajar bahwa selama barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
Selain itu pertumbuhan ekonomi (economic growth) juga bisa didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa dalam sebuah negara, provinsi atau Kabupaten/Kota. Oleh pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini barang dan jasa terus diproduksi dalam masyarakat agar bertambah, sehingga bisa menjadi kemakmuran masyarakat baik saat ini atau jangka panjang.
Demikian. Terima Kasih
Sumber Referensi dan Literasi:
1. https://m.jpnn.com/news/syafrudin-budiman-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-akan-terus-meningkat-di-atas-6-persen
2. https://m.jpnn.com/news/ekonom-ungkap-tantangan-berat-menjaga-pertumbuhan-ekonomi
3. https://swa.co.id/read/472645/anak-buah-prabowo-membeberkan-faktor-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-561
4. Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Kompas.tv, 6 Mei 2026; kemenkeu.go.id, 5 Mei 2026).
5. Sadono Sukirno, 2008, “Teori Pengantar Makro”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
6. Sadono Sukirno, 2007, “Makro Ekonomi Modern”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7. https://media.neliti.com/media/publications/77308-ID-analisis-pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-te.pdf
